GABUNGAN POLITIK INDONESIA (GAPI)
Gabungan
Politik Indonesia (GAPI) adalah suatu organisasi payung dari
partai-partai dan organisasi-organisasi politik. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei
1939 di dalam rapat
pendirian organisasi nasional di Jakarta.
Walaupun
tergabung dalam GAPI, masing-masing partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh
terhadap program kerjanya masing-masing dan bila timbul perselisihan antara
partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah.
A.
Organisasi
Untuk pertama
sekali pimpinan dipegang oleh Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amir
Syarifuddin, Abikusno
Tjokrosujono.
Di dalam
anggaran dasar di terangkan bahwa GAPI berdasar kepada:
1.
Hak untuk menentukan diri sendiri
2.
Persatuan nasional dari seluruh, bangsa
Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi dan
sosial.
3.
Persatuan aksi seluruh pergerakan
Indonesia
B.
Sejarah
Di dalam
konfrensi pertama GAPI tanggal 4 Juli 1939 telah
dibicarakan aksi GAPI dengan semboyan "Indonesia berparlemen".
September 1939
GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang kemudian dikenal dengan nama Manifest GAPI. Isinya
mengajak rakyat Indonesia dan rakyat negeri Belanda untuk bekerjasama
menghadapi bahaya fasisme
dimana kerjasama akan lebih berhasil apabila rakyat Indonesia diberikan hak-hak
baru dalam urusan pemerintahan. Yaitu suatu pemerintahan dengan parlemen yang
dipilih dari dan oleh rakyat, dimana pemerintahan tersebut bertanggungjawab
kepada parlemen tersebut.
Untuk mencapai
tujuan yang dicita-citakan, GAPI menyerukan agar perjuangan GAPI disokong oleh
semua lapisan rakyat Indonesia.
Seruan itu
disambut hangat oleh pers Indonesia dengan memberitakan secara panjang lebar
mengenai GAPI bahkan sikap beberapa negara di Asia dalam menghadapi bahaya
fasisme juga diuraikan secara khusus.
GAPI sendiri
juga mengadakan rapat-rapat umum yang mencapai puncaknya pada tanggal 12 Desember
1939 dimana tidak
kurang dari 100 tempat di Indonesia mengadakan rapat memprogandakan tujuan
GAPI.
Selanjutnya
GAPI membentuk Kongres
Rakyat Indonesia (KRI). Kongres Rakyat Indonesia diresmikan sewaktu
diadakannya pada tanggal 25 Desember 1939 di Jakarta.
Tujuannya adalah "Indonesia Raya" bertujuan untuk kesejahteraan
rakyat Indonesia dan kesempatan cita-citanya.Dalam kongres ini berdengunglah
suara dan tututan "Indonesia berparlemen".
Walaupun
berbagai upaya telah diadakan oleh GAPI namun tidak membawa hasil yang banyak.
Karena situasi politik makin gawat akibat Perang Dunia
II, pemerintah kolonial Hindia
Belanda mengeluarkan peraturan inheemse militie dan memperketat izin
mengadakan rapat.
C.
Berdirinya
Gapi
Perkembangan
dari Gerakan Nasional setelah gagalnya Petisi Sutarjo adalah dibentuknya GAPI
yang merupakan organisasi hasil kerjasama dari partai-partai politik dan
organisasi-organisasi yang ada di Indonesia.
Sebenarnya
Central Comite Petisi Sutarjo, setelah terjadi penolakan terhadap Petisi
Sutarjo oleh Kerajaan Belanda pada 16 November 1938, ingin membuat suatu
konferensi yang ditujukan kepada Pengurus Besar partai politik dan organisasi
di Indonesia yang isinya menyesali cara-cara penolakan atas Petisi Sutarjo dan
mengajak seluruh partai-partai untuk menentukan sikap atas penolakan dari
Petisi Sutarjo.Sejatinya konferensi itu akan diadakan di Jakarta pada 27-29 Mei
1939, tapi akhirnya gagal karena beberapa partai politik sudah berencana
melakukan hal serupa, yaitu sebuah Nationale Concrentratie yang kemudian
dikenal dengan nama Gabungan Politik Indonesia atau GAPI.
GAPI
sendiri berdiri pada 21 Mei 1939 dalam suatu rapat pendirian konsentrasi
nasional yang diadakan di Jakarta. Ada beberapa alasan mengapa dibentuknya
GAPI, yaitu kegagalan dari Petisi Sutarjo, adanya masalah internasinal dengan
munculnya Fasisme khususnya di Jerman, dan sikap dari pemerintah kolonial yang
kurang memperhatikan rakyat Indonesia.Pembentukan federasi pada mulanya
diusulkan oleh PSII pada bulan April 1938 dengan pembentukan Badan Perantara
Partai Politik Indonesia (Bapepi). Oleh karena pembentukannya kurang lancar,
Parindra mengambil inisiatif untuk membentuk kembali Konsentrasi Nasional.
Parindra berpendapat bahwa perjuangan konsentrasi nasional haruslah memenuhi
dua hal.
Pertama
bersifat ke dalam, yaitu dapat menyadarkan dan menggerakkan rakyat untuk memperoleh
suatu pemerintah sendiri.
Kedua
bersifat ke luar, yaitu dapat menggugah pemerintah Belanda untuk menyadarkan
cita-cita bangsa Indonesia dan kemudian memberikan perubahan-perubahan dalam
pemerintahan di Indonesia.
Kemudian
diadakanlah pendekatan dan perundingan dengan PSII, Gerindo, PII, Pasundan,
Persatuan Minagkabau, Partai Katolik. Hasil dari pendekatan dan perundingan itu
adalah terbentuknya GAPI.
D.
Aksi Gapi
GAPI
pertama kali mengadakan konferensi pada 4 Juli 1939, dimana isinya membicarakan
aksi GAPI yang bersemboyan “Indonesia Berparlemen.” Aksi pertama GAPI ini
bertujuan membentuk suatu parlemen yang berdasarkan pada sendi-sendi demokrasi.
Untuk mencapai tujuan dari aksi tersebut dan seiring dengan gentingnya situasi
Eropa pada saat itu, maka pada 20 September 1939 GAPI mengeluarkan pernyataan
yang dikenal sebagai Manifest GAPI. Isi dari pernyataan itu adalah mengajak rakyat
Indonesia dan Belanda untuk bekerjasama menghadapi bahaya Fasisme, dimana
kerjasama itu akan lebih berhasil bila rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru
dalam urusan pemerintahan. Cara dari kerjasama itu adalah membentuk suatu
pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat, dimana
pemerintahan tersebut bertanggung jawab kepada parlemen.
Untuk
mendukung aksinya dan mendapat dukungan, GAPI mengadakan beberapa kegiatan.
GAPI mengadakan rapat-rapat umum yang puncaknya terjadi pada 12 Desember 1939,
yaitu dimana tidak kurang 100 tempat di Indonesia mengadakan rapat
mempropagandakan tujuan GAPI. Aksi dari GAPI ini mendapat reaksi positif dari
pers, dimana mereka memberitakan secara panjang lebar tentang GAPI dan sikap
beberapa negara Asia dalam menghadapi bahaya Fasisme.
E.
Respon Dari Pemerintah Belanda Terhadap
Gapi
Pada
bulan Agustus 1940, ketika negeri Belanda telah dikuasai oleh Jerman dan
Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang. GAPI kembali mengeluarkan
resolusi yang menuntut diadakannya perubahan ketatanegaraan di Indonesia dengan
menggunakan hokum tatanegara dalam masa genting (nood staatsrecht). Isi
resolusi yaitu mengganti Volksraad dengan parlemen sejati yang
anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, merubah fungsi kepala-kepala departemen
(departemenshoofden) menjadi menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen
tersebut. Resolusi ini dikirimkan kepada Gubernur Jenderal, Volksraad, Ratu
Wilhelmina dan kabinet Belanda di London.
Menghadapi
tuntutan itu, atas persetujuan pemerintah dibentuklah Commisie tot bestudeering
van staatsrechtelijke hervorminogen atau komisi untuk menyelidiki dan
mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Komisi yang dikenal sebagai
Komisi Visman ini dibentuk pada 14 September 1940. Komisi ini sendiri bertugas
untuk mengumpulkan bahan-bahan apa yang menjadi keinginan dari Indonesia.
F.
Reaksi Balik Gapi Dan Akhir Gapi
Harapan
bagi GAPI benar-benar hilang saat Ratu Wilhelmina mengadakan pidato di London
dan pidato dari Gubernur Jenderal di Volksraad mengenai masa depan Indonesia.
Situasi internasional yang memburuk akibat Perang Dunia II juga membuat
pemerintah kolonial memperketat izin mengadakan rapat-rapat. Setelah itu rakyat
Indonesia diberikan peraturan wajib bela atau inheemse militie.
G.
Daftar
Pustaka
Anonymous.
_ . Gabungan Politik Indonesia. (online). Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2014.
Pada Pukul 14.53 WIB.
Engkongyudo.
2012. (GAPI) Gabungan Politik Indonesia. (online). Diakses Pada Tanggal 5 Maret
2014. Pada Pukul 14.53 WIB.
0 komentar:
Posting Komentar